Senin, 22 April 2013
0
komentar
PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO
a.
Masalah
Kemiskinan dan Pemerataan
Pada akhir tahun 1996
jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari
jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi
yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada
akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari
jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk
miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari
jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan
nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan
banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
b.
Krisis
Nilai Tukar
Krisis mata uang yang
telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa
perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar
AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada
perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector
swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan
intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut.
Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai
pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
c.
Masalah
Utang Luar Negeri
Kebijakan nilai tukar
yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata menyimpan
kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian
besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai
(hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai
utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat
63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB.
Untuk mengatasi ini, pemerintah
melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah
juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu
menyelesaikan masalah ini.
d.
Masalah
Perbankan dan Kredit Macet
Besarnya utang luar negeri
mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak usaha yang
macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit
yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan
likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya
terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat
secarabesar-besaran (rush). Goncangan yang terjadi pada system
perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara
keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran.
Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan
bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan
likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik
kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan
meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena
peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor).
Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat.
Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba mempertahankan
likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi
suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat
pengikisan modal yang mereka miliki.
e.
Masalah
Inflasi
Masalah inflasi yang
terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar
rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat
inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga
barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi.
Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI
perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat
dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan
proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.
f.
Pertumbuhan
Ekonomi dan Pengangguran
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi
tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi
terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu
menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap
pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja.
Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan
tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah
perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi
pertan
PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO
a.
Masalah
Harga Dasar dan Harga Tertinggi
Krisis ekonomi yang
pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa mekanisme pasar
tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, keseimbangan
permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis tersebut
adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen
dan konsumen.
Salah satu campur tangan pemerintah
dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor
price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah
untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.
Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga
beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah
tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu
para petani.
b.
Meningkatnya
Permintaan Beras
Gagal panen akan
menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan naik.
Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan
rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan
program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional
dan asing.
c.
Kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Sehubungan dengan
naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkutan kota (angkot),
dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan
para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha
angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan
memberatkan para konsumen
pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi
masalah tersebut pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan
penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para
pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu
tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.
d.
Masalah
Monopoli
Praktik monopoli akan
mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang
dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan
masyarakat dan konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang
usaha bagi masyarakat lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha
masyarakat. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan
dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki
usaha sejenis. Hal ini akan menghancurkan para pesaing.
Untuk menghindari
kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang
kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
e.
Masalah
Distribusi
Jalur distribusi barang
dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi
dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya telah
dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi
sehingga harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal. Misalnya,
PT. Coca Cola Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebihdari 120 pusat
penjualan di seluruh Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang
eceran (80% pengecer) dan grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil
Standar Kompetensi : Memahami kebijakan
pemerintah dalam bidang ekonomi
Kompetensi Dasar :
- Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro
- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
- Indikator : – Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro
- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro
- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll)
- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan).
- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga
kenyataan berikut :
- Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.
- Sumber daya tersedia secara terbatas.
- Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.
- Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (opportunity cost).
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat
dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
1.
Ekonomi
Makro
Ilmu ekonomi makro
mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan).
Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja
dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi,
maupun neraca pembayaran internasional.
Ilmu ekonomi makro mempelajari
masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :
- Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.
- Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
- Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.
2.
Ekonomi
Mikro
Sementara ilmu ekonomi
mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya
perusahaan, rumah tangga.
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari
tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga
tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang
melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan
individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan
asumsi ceteris paribus. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi
makro Dilihat dari Ekonomi Mikro Ekonomi Makro Harga Harga ialah nilai dari suatu
komoditas (barang tertentu saja) Harga adalah nilai dari komoditas secara
agregat (keseluruhan) Unit analisis Pembahasan tentang
kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan dan penawaran,
perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau
rugi perusahaan Pembahasan tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan.
Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran,
investasi dan kebijakan ekonomi.
Tujuan analisis Lebih memfokuskan pada
analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi
yang tepat. Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi
terhadap perekonomian secara keseluruhan
Masalah-masalah
yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
1.
Masalah
kemiskinan
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat
dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal),
KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program
Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.
2.
Masalah
Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi
adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan
kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin
masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan
formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk
mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM,
pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.
3.
Masalah
pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran
timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan
kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah
melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian
sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama
yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan
kerja
4.
Masalah
kekurangan modal
Kekurangan modal adalah
suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan
modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan
tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui
peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.
Peran
dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi
- Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
- Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
- Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
Sumber
http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/
http://yuskos.wordpress.com/
http://www.korantempo.com/news/2004/4/12/Opini/50.html
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Permasalahan Ekonomi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi
Ditulis oleh Bagio
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://gioakram13.blogspot.com/2013/04/permasalahan-ekonomi-dan-kebijakan.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Bagio
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar