Jumat, 05 April 2013
0
komentar
Secara UMUM, kebijakan makroekonomi didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil olch pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah makroekonomi yang dihadapi oleh suatu perekonomian, seperti pengangguran, inflasi , pertumbuhan ekonomi yang lamban, defisit neraca pembayaran (deficit balance of Paymenf), dan lain sebagainya.
1. MACAM KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
Dalam garis besarnya, kebijakan makroekonomi dapat dibedakan ke dalam empat macam kebijakan, yaitu:
a. Kebijakan Fiskal
Adapun yang dimaksud dengan kebijakan fiskal (fiscal policy) atau disebut juga kebijakan anggaran (budgetary policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan/atau pajak (T) yang dittujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalarn perekonomian. Kebijakan fiskal dapat dibedakan
ke dalarn kebijakan fiskal aktif atau diskresioner (discretionary fiscal policy) dan kebijakan fiskal yang pasif atau nondiskresioner (nondiscretionary fiscalpolicy). Kebijakan fiskal diskresioner adalah kebijakan dimana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya, dan hal ini dapat bersifat ekspansif (expansionary fiscal policy) ataupun kontraktif (contractionaryfiscal policy). Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G dan/atau penurunan penerimaan pajak (T), dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal
yang kontraktif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah (G) dan/atau peningkatan penerimaan pajak (T) dengan an tujuan untuk menurunkan tingkat permintaan agregat di dalam perekoorman.
Di lain pihak, kebijakan fiskal nondiskresioner (nondiscretionary policy) atau disebut juga penstabil otomatis atau melekat (automatix or builtin stabilizers) adalah segala sesuatu yang menurunkan marginal propensity to spend dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi besarnya pengganda. Dengan perkataan lain, penstabil otomatis adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah (atau menurunkan surplus peme-
rintah) selama periode resesi, dan cenderung meningkatkan surplus pemerintah (atau menurunkan defisit pemerintah) selama periode intlasi tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para pembuat kebijakan (Samuelson and Nordhaus, 1992; dan McConnel and Brue, 1990).
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter (monetary policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan peubah jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rates) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat (aggregate demand) dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian. Dengan kebijakan moneter, pemerintah juga dapat apat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit dan sistem perbankan. Dalam, implementasinya, kebijakan moneter bisa bersifat ekspansioner (expansionary monetary policy) yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui peningkatan uang beredar (Ms) dan/atau penurunan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat didalam perekonomian; ataupun kontraksioner (contractionary monetary policy) yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang beredar (Ms) dan/atau peningkatan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk mengurangi permintaan agregat di dalam perekonomian.
Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), cadangan wajib minimum (minimum reserve requirement), tingkat diskonto (discount rate), pengendalian langsung (directcontrol), dan lain sebagainya.
c. Kebijakan Pendapatan
Kebijakan pendapatan (income policy) atau disebut kebijakan harga dan upah (price and wage policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk pendapatan lainnya. Contohnya : kebijakan upah minimum (minimum wages policy) (di Indonesia UMR), kebijakan harga tertinggi (ceiling price policy) yang diterapkan untuk beberapa jenis barang kebutuhan pokok, kebijakan harga dasar (floor price policy) (di Indonesia kebijakan harga dasar gabah), dan lain-lain.
d. Kebijakan Ekonomi Internasional
Kebijakan ekonomi internasional (international economic policy) adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter dari suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk kebijakan perdagangan (commercial policy) seperti tarif, kuota, dan lain-lain, dan kebijakan nilai tukar (exchange rate policy) seperti kebijakan devaluasi dan revaluasi.
Berbagai jenis kebijakan makroekonomi tersebut di atas memiliki beberapa tujuan atau sasaran, atau yang sering disebut sebagai tujuan kebijakan makroekonomi (macroeconomic policy goals), yaitu : (I) terciptanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi (high levels of employment atau full employment) atau terciptanya tingkat pengangguran yang serendah mungkin (low unemployment rate); (2) terciptanya stabilitas harga (price stability) atau tingkat inflasi yang relatif rendah (low inflation role); (3) terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (high rates and sustained economic growth); (4) terciptanya keseimbangan di dalam neraca pembayaran internasional (balance of' payment equilibrium) atau disebut juga keseimbangan eksternal (external balance) dan stabilitas dalam nilai tukar mata uang (stability in exchange rate); dan (5) terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata ( a more equal distribution of income) (Edgmand, 1987 : 7-9; Salvatore, 1995 : 547).
Tujan yang ketiga yaitu terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (high rates and sustained economic growth) dianggap merupakan tujuan makroekonomi yang amat penting dan menjadi prakondisi bagi tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan makroekonomi yang lainnya. Dalam istilah populernya, pertumbuhan ekonomi srring disebut sebagai syarat perlu (necessary condition), walaupun bukan merupakan syarat cukup (sufficient condition). Baca juga Teori Moneter Klasik
1. MACAM KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
Dalam garis besarnya, kebijakan makroekonomi dapat dibedakan ke dalam empat macam kebijakan, yaitu:
a. Kebijakan Fiskal
Adapun yang dimaksud dengan kebijakan fiskal (fiscal policy) atau disebut juga kebijakan anggaran (budgetary policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan/atau pajak (T) yang dittujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalarn perekonomian. Kebijakan fiskal dapat dibedakan
ke dalarn kebijakan fiskal aktif atau diskresioner (discretionary fiscal policy) dan kebijakan fiskal yang pasif atau nondiskresioner (nondiscretionary fiscalpolicy). Kebijakan fiskal diskresioner adalah kebijakan dimana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya, dan hal ini dapat bersifat ekspansif (expansionary fiscal policy) ataupun kontraktif (contractionaryfiscal policy). Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G dan/atau penurunan penerimaan pajak (T), dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal
yang kontraktif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah (G) dan/atau peningkatan penerimaan pajak (T) dengan an tujuan untuk menurunkan tingkat permintaan agregat di dalam perekoorman.
Di lain pihak, kebijakan fiskal nondiskresioner (nondiscretionary policy) atau disebut juga penstabil otomatis atau melekat (automatix or builtin stabilizers) adalah segala sesuatu yang menurunkan marginal propensity to spend dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi besarnya pengganda. Dengan perkataan lain, penstabil otomatis adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah (atau menurunkan surplus peme-
rintah) selama periode resesi, dan cenderung meningkatkan surplus pemerintah (atau menurunkan defisit pemerintah) selama periode intlasi tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para pembuat kebijakan (Samuelson and Nordhaus, 1992; dan McConnel and Brue, 1990).
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter (monetary policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan peubah jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rates) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat (aggregate demand) dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian. Dengan kebijakan moneter, pemerintah juga dapat apat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit dan sistem perbankan. Dalam, implementasinya, kebijakan moneter bisa bersifat ekspansioner (expansionary monetary policy) yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui peningkatan uang beredar (Ms) dan/atau penurunan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat didalam perekonomian; ataupun kontraksioner (contractionary monetary policy) yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang beredar (Ms) dan/atau peningkatan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk mengurangi permintaan agregat di dalam perekonomian.
Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), cadangan wajib minimum (minimum reserve requirement), tingkat diskonto (discount rate), pengendalian langsung (directcontrol), dan lain sebagainya.
c. Kebijakan Pendapatan
Kebijakan pendapatan (income policy) atau disebut kebijakan harga dan upah (price and wage policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk pendapatan lainnya. Contohnya : kebijakan upah minimum (minimum wages policy) (di Indonesia UMR), kebijakan harga tertinggi (ceiling price policy) yang diterapkan untuk beberapa jenis barang kebutuhan pokok, kebijakan harga dasar (floor price policy) (di Indonesia kebijakan harga dasar gabah), dan lain-lain.
d. Kebijakan Ekonomi Internasional
Kebijakan ekonomi internasional (international economic policy) adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter dari suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk kebijakan perdagangan (commercial policy) seperti tarif, kuota, dan lain-lain, dan kebijakan nilai tukar (exchange rate policy) seperti kebijakan devaluasi dan revaluasi.
Berbagai jenis kebijakan makroekonomi tersebut di atas memiliki beberapa tujuan atau sasaran, atau yang sering disebut sebagai tujuan kebijakan makroekonomi (macroeconomic policy goals), yaitu : (I) terciptanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi (high levels of employment atau full employment) atau terciptanya tingkat pengangguran yang serendah mungkin (low unemployment rate); (2) terciptanya stabilitas harga (price stability) atau tingkat inflasi yang relatif rendah (low inflation role); (3) terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (high rates and sustained economic growth); (4) terciptanya keseimbangan di dalam neraca pembayaran internasional (balance of' payment equilibrium) atau disebut juga keseimbangan eksternal (external balance) dan stabilitas dalam nilai tukar mata uang (stability in exchange rate); dan (5) terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata ( a more equal distribution of income) (Edgmand, 1987 : 7-9; Salvatore, 1995 : 547).
Tujan yang ketiga yaitu terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (high rates and sustained economic growth) dianggap merupakan tujuan makroekonomi yang amat penting dan menjadi prakondisi bagi tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan makroekonomi yang lainnya. Dalam istilah populernya, pertumbuhan ekonomi srring disebut sebagai syarat perlu (necessary condition), walaupun bukan merupakan syarat cukup (sufficient condition). Baca juga Teori Moneter Klasik
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Kebijakan Makro Ekonomi Dalam Perekonomian Tertutup
Ditulis oleh Bagio
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://gioakram13.blogspot.com/2013/04/kebijakan-makro-ekonomi-dalam.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Bagio
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar